Ekonomi Publik

BAB I

PENDAHULUAN

I.1     Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin mengenaskan. Kemiskinan dan pengangguran adalah dua hal yang berjalan beriringan, kemiskinan menyebabkan orang tidak bisa sekolah, yang oleh karenanya tidak bisa pula mencari pekerjaan yang layak, karena tidak punya pekerjaan, ia menjadi miskin, padahal Indonesia adalah termasuk negara kepulauan terbesar yang juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain itu, dalam hal  pertanian dan juga kelautan Indonesia termasuk Negara yang kaya akan hasil sumber daya tersebut. Dalam hal ini yang menjadi penyebab banyak nya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ialah karena sumber daya manusia yang kurang dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil, hal tersebut dikarenakan rendahnya skill yang mereka punyai karena sebagian dari mereka kebanyakan hanya lulusan SD(Sekolah Dasar) saja. Hal tersebut dapat kita lihat terutama di daerah pedesaan, banyak sekali rakyat miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Paling tidak mereka dapat menafkahi kehidupannya dengan cara bertani dan melaut untuk mencari ikan.

Di lain pihak merosotnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang ke luar negeri seperti, beras, textil, bahkan gas dll. Itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan karena itu merupakan produk lokal.

Selain itu pada dasarnya kemiskinan sudah menjadi masalah pokok dunia, terutama di Negara berkembang, ketika terjadi krisis angka kemiskinan melonjak tajam, hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan dana bagi rakyat miskin,BLT, pendidikan gratis, dll yang dapat meringankan beban rakyat miskin. Hendaknya pemerintah memperhatikan hal tersebut agar tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bisa berkurang, dan Negara kita bisa menyaingi Negara-negara maju lainnya yang angka kemiskinan dan pengangguran relatif kecil. 

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1     Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya:

a.          Definisi pengangguran menurut Sadono Sukirno

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

b.         Definisi pengangguran menurut Payman J. Simanjuntak

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

c.          Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja :

Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang  menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.

d.         Definisi pengangguran menurut Menakertrans

Pengangguran adalah ornag yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

II.2    Jenis–Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

a.          Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

b.         Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

                 

II.3    Macam-Macam Pengangguran

Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, dikelompokkan menjadi beberapa  jenis, yaitu  :

a.          Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b.         Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :

a.       Akibat permintaan berkurang

b.      Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

c.       Akibat kebijakan pemerintah

c.          Pengangguran friksional  (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

d.         Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e.          Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

f.          Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

II.4    Jenis-Jenis Kemiskinan dan Definisinya

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute.

a.          Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

b.         Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

BAB III

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

III.1  Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

a.          Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

1)      Tingkat dan laju pertumbuhan output

2)      Tingkat upah neto

3)      Distribusi pendapatan

4)      Kesempatan kerja

5)      Tingkat inflasi

6)      Pajak dan subsidi

7)      Investasi

8)      Alokasi serta kualitas SDA

9)      Ketersediaan fasilitas umum

10)  Penggunaan teknologi

11)     Tingkat dan jenis pendidikan

12)     Kondisi fisik dan alam

13)     Politik

14)     Bencana alam

15)     Peperangan

b.         Kebijakan Antikemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1)         pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2)         Pemerintahan yang baik (good governance)

3)         Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

1)         Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

2)         Intervensi jangka menengah dan panjang

3)         Pembangunan sektor swasta

4)         Kerjasama regional

5)         APBN dan administrasi

6)         Desentralisasi

7)         Pendidikan dan Kesehatan

8)         Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

c.          Mengukur Kemiskinan

Gambaran kemiskinan di Mumbai, India oleh Antônio Milena/ABr.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori yaitu : Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

d.         Diskusi Tentang Kemiskinan

Kemiskinan dipelajari oleh banyak ilmu, antara lain seperti : ilmu sosial, ekonomi, dan budaya.

1)         Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan absolut dan relatif.

2)         Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalam sensus dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus, dll. Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.

3)         Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian "hak manusia" universal yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.

4)         Dalam pendidikan, kemiskinan mempengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan jadwal makan yang teratur membayangi kemampuan murid-murid ini untuk belajar. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomen "yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin" (karena berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.

Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individual seseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.

e.          Kemiskinan Dunia

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.

Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

f.          Menghilangkan Kemiskinan

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

1)      Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

2)      Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

3)      Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

III.2  Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

``Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.

a.          Angka Pengangguran 2010

Angka pengangguran tahun 2010 diperkirakan masih akan tinggi, berkisar antara 8-10%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 yang diproyeksikan sebesar 5 persen, dinilai tidak akan cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi, yaitu sebesar 8 persen hingga 10 persen untuk pengangguran dan 12 persen sampai 14 persen untuk tingkat kemiskinan. Untuk menjaga tingkat kemiskinan dan pengagguran pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, yakni salah satunya inflasi harus berkisar antara 4 persen sampai 6 persen. Selain itu, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang harus relatif rendah, yakni 5-7 persen, kemudian Defisit APBN yang mencapai 1 persen sampai 2 persen.

Pemerintah harus menjaga agar nilai tukar rupiah Rp9.700 - Rp10.200 per USD. Dengan kestabilan kondisi ekonomi bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Kemudian strategi pembangunan pemerintah perlu diarahkan untuk penyediaan lapangan kerja yang masih, sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih diatas 8 persen saat ini dapat diatasi secara mendasar dan martabat bangsa bisa benar-benar ditegakkan.

Kelanjutan program pembiayaan infrastruktur harus tetap dilanjutkan, tidak lupa pula revitalisasi industri, terutama industri manufaktur dan beberapa program subsidi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin di tahun 2010 mendatang.

b.         Pertumbuhan

IEI memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sebesar 4,3% di 2009. Iklim perekonomian nasional terus menunjukan perbaikan dan diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2009 perekonomian Indonesia akan terus tumbuh secara sustainable.

Pertumbuhan ekonomi di prediksikan akan tumbuh positif mencapai 4,3 persen di akhir tahun 2009. Proyeksi tersebut dapat diraih mengingat pada semester II-2009, ekonomi global maupun domestik sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal itu, lanjutnya, terlihat dari beberapa indikator-indikator makro ekonomi dan pasar saham yang kian membaik maka awal semester II-2009. Dan di semester II-2009 ini merupakan saat yang tepat untuk pelaku pasar dalam berekspansi.

Semester II-2009, ekonomi Indonesia dan global terus menunjukan perbaikan. Volume perdagangan juga terus meningkat selain itu terlihat dari beberapa indikator lain yang memberikan sinyal positif bagi kondisi perekonomian.

Ada beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan perekonomian di Indonesia. Nilai tukar rupiah yang terus menguat dan stabil bergerak di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 10.500 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 2000 sampai 31 Juli 2009.

Selain itu Inflasi yang pada bulan Juni 2009 yang hanya mencapai 3,65 persen juga menunjukkan suatu keadaan dimana perekonomian Indonesia kian pulih dan bergerak tumbuh stabil.

Semester kedua tahun 2009 merupakan saat yang tepat bagi para pelaku pasar untuk berekspansi, khususnya bagi perbankan yang harus mulai menggerakan perekonomian lewat pemberian kredit di sektor riil karena suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga masih akan berpeluang untuk turun. Dengan ini, sektor riil yang merupakan roda penggerak dari jalannya pertumbuhan ekonomi akan dapat terus mendorong perubahan ke arah yang positif.

c.          Sebab-Sebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:

1)         Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2)         Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

3)         Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4)         Meningkatnya peranan dan aspirasi  Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.

5)         Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

d.         Dampak-Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:

1)         Dampak Pengangguran terhadap  Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a)         Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

b)         Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun  sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

c)         Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

2)         Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

a)      Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

b)      Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c)      Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik

e.          Kebijakan-Kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : 

1)         Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

a)      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.

b)      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan.

c)      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

d)     Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

2)         Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut :

a)      Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.

b)      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.

c)      Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home industri .

d)     Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya.

e)      Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

3)         Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

       Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

a)      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

b)      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

4)         Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

a)      Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

b)      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

III.3  Pengangguran dan Kemiskinan Tinggi di 2010

Asumsi pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5 persen dalam RAPBN 2010 diperkirakan tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja. Tahun depan diperkirakan tingkat pengangguran dan kemiskinan masih tinggi yaitu penganguran sebesar 8-12 persen dan kemiskinan 12-14 persen.

Menurut Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip, fokus utama RAPBN 2010 adalah stabilitas ekonomi. Pemerintah hanya akan menetapkan pertumbuhan 5 persen untuk tahun depan. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia belum maksimal karena Indonesia mempunyai potensi yang besar. Dengan pertumbuhan 5 persen, tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja, sehingga pengangguran dan kemiskinan masih akan tinggi.

Selain itu APBN 2010 belum melihat realitas ekonomi global karena masih merujuk keberadaan ekonomi AS, sementara ekonomi Cina kurang dijadikan rujukan sebagai analisis situasi. Inflasi tahun depan diperkirakan mencapai 4-6 persen, dan suku bunga SBI sebesar 5-7 persen. Defisit APBN akan dijaga pada kisaran 1-2 persen. Kurs rupiah dikisaran 9.700-10.200 per Dollar AS. Suku bunga Bank Indonesia diperkirakan mencapai 5-7 persen.

Pada 2010 sulit di jaga di kisaran 6 persen karena seiring membaiknya ekonomi diperkirakan akan terjadi outflow, sehingga BI harus mewaspadai potensi tersebut. SBI 6 persen adalah target dari pemerintah, namun sebaiknya BI harus menggunakan patokannya sendiri karena adanya ancaman outflow. Selain itu, BI Rate yang semakin rendah di 2010 tidak akan menjadi hal yang menarik bagi investor.

Pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program sundsidi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin, meskipun besaran subsidi akan berkurang dan mekanismenya akan berubah dari subsidi harga ke targeted subsidi.

Pemerintah juga akan melanjutkan stimulus fiskal meski nilainya tidak signifikan untuk mendukung stimulus fiskal yang sudah direncanakan pada 2009. Pemerintah juga harus melakukan revitalisasi industri, terutama industri  manufaktur.

III.4  Korupsi, Kemiskinan, dan MDGs

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka ukuran kemiskinan nasional pada tahun 1990 mencapai 27,2 juta atau 15,1 persen dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2009 terdapat jumlah 32,53 juta jiwa penduduk miskin. Atau sekitar 14,15 persen dari total jumlah penduduk 231.37 juta orang. Sementara per Maret 2010 sebanyak 31,02 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta.

Data tersebut itu pun masih menjadi perdebatan. Dengan ukuran kemiskinan pendapatan standar kecukupan hidup 1 Dolar AS per hari, kalau yang digunakan 2 Dolar AS per hari, jumlah orang miskin tentunya bisa lebih membengkak lagi. Meski secara data statistik sedikit terjadi penurunan yang tidak berarti.

Di tengah gencarnya agenda program membangun strategi "tiga jalur" (triple track strategy) yaitu pro-kaum miskin (pro-poor), pro-pertumbuhan (pro-growth), dan pro-lapangan kerja (pro-job) di Kabinet Bersatu Jilid II ini tercatat dalam laporan peringkat negara terkorup yang dikeluarkan pada bulan Maret 2010 oleh Political and Economic Risk Consultancy Indonesia menduduki peringkat terkorup dari 16 negara di Asia Tenggara.

Korupsi dan Kemiskinan telah terlanjur menjadi kombinasi buruk bagi pencitraan Indonesia. Peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) juga datang baru-baru ini terhadap Indonesia akan bahaya korupsi yang biasanya melalui jaur resmi pemerintah maupun orang sekitar atau keluarga akan menghambat proses kemajuan. Selain dari itu tata kelola pemerintahan dan kelembagaan  yang tidak kuat dan birokrasi yang dipenuhi praktek korupsi di segala lini telah melengkapi kesengsaraan rakyat dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

III.5  Tujuan Pembangunan Millenium

Pada September 2000 para pemimpin dunia bertemu di New York mendeklarasikan sebuah optimisme dan tujuan besar yang dikenal dengan "Tujuan Pembangunan Millenium" (Millenium Development Goals - MDGs). Dengan harapan pencapaian tujuan pada tahun 2015.

Poin pertama dari ke delapan tujuan yang dideklarasikan pada pertemuan tingkat tinggi PBB tersebut adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Bagi Indonesia persoalan kemiskinan masih menjadi isu serius. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan 10 tahun terakhir terlihat masih kedodoran.

Poin tujuan kedua MDGs adalah mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Dengan pendapatan tepat di garis ambang di bawah 1 Dolar AS per hari per orang tentunya dipertanyakan kualitas hidup yang dijalani masyarakat dan kualitas pendidikan untuk dapat membekali anak-anak dan generasi muda.

Tujuan MDGs ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut Amnesty International dan beberapa pandangan yang bervariasi mengenai optimisme pencapaian sasaran MDGs dalam kurun waktu tersisa lima tahun serta menyongsong pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi PBB dalam mengevaluasi pencapaian MDGs tanggal 22 hingga 23 September mendatang di New York. Bahwa, tujuan pembagunan millenium gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah mengabaikan hak-hak asasi manusia. Diperkirakan 70 persen dari mereka yang miskin adalah kaum perempuan yang secara realitas bahwa MDGs telah gagal dalam mengentaskan kelompok penduduk miskin serta luasnya diskriminasi yang dialami kaum perempuan.

Di tengah kemajuan kaum perempuan Indonesia di sisi lain kaum perempuan bagi sebagian masyarakat miskin masih banyak dipandang bukan sebagai sumber potensial dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Demikian pula pada kebijakan hukum dan pratek pemerintahan masih sering dihadapkan pada hal-hal yang bersifat bias jender dan bersifat diskriminatif.    

Poin keempat menurunkan angka kematian anak. Dan, kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu hamil. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon melihat kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu hamil secara global adalah tujuan tujuan MDGs yang pencapaiannya paling lambat dan mengingatkan Negara-negara pendukung MDGs untuk mengurangi angka kematian anak di bawah umur lima tahun dan menurunkan angka kematian ibu. 

Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Survei Demografi dan kesehatan Indonesia dan catatan Kementerian kesehatan bahwa kasus HIV/AIDS terus bertambah dan sulit dikendalikan. Kasus AIDS selama lima tahun terakhir meningkat delapan kali lipat yaitu sampai dengan Juni 2010 tercatat ada 21,770 kasus.

Ketujuh, kelestarian lingkungan. Berbagai tragedi dan kerusakan lingkungan terjadi di negeri ini dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Sampai hari ini masyarakat pesisir dan  nelayan masih menjadi komunitas terpinggirkan yang kehilangan hak hidup sehingga tetap berkutat pada lingkaran kemiskinan di sepanjang 95,181 ribu km garis pantai Nusantara. 

Empat juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 desa, ternyata 32 persen di antaranya hidup miskin (Saad, 2009) sehingga terpaksa menebang bakau, menambang terumbu karang untuk menopang kehidupannya, dan karena kemiskinan itu pula akhirnnya berdampak pada meluasnya kerusakan ekosistem. 

Poin terakhir adalah mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Merancang dan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang efektif di Indonesia adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan energi yang cukup besar.

Prof David T Ellwood, Guru Besar Ekonomi dan Dekan Harvard Kennedy School menyampaikan Presidential Lecture di Istana Negara, 15 September lalu mengingatkan bahwa elemen atau syarat yang diperlukan dalam menghapus kemiskinan adalah ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif (penegakan rule of law yang kredible yang mampu mengurangi praktik korupsi), serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan seksama (thoughtfully constucted). 

Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ellwood bukan hal baru di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat adalah suatu elemen yang memang harus dimiliki suatu negara untuk menghapus kemiskinan demikian pula kelembagaan dan pemerintahan yang kuat telah berjalan di negeri kita. Namun, telah mengalami banyak hambatan dan belum optimal.   

Target prioritas sasaran MDGs ialah menjamin penghapusan kemiskinan dan kelestarian lingkungan, menopang kesehatan, mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan, mengurangi kematian bayi, dan sebagainya tentu memerlukan kerja sama dan prilaku korupsi pejabat harus dihilangkan di bumi pertiwi.

III.6  Pemecahan Masalah

Pemerintah sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.

Banyak kalangan menginginkan percepatan dan keseriusan penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan ini. Sebab, pada hakikatnya, hasil-hasil pembangunan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, termasuk rakyat miskin dan para penganggur. Tidak ada seorang pun menginginkan menjadi miskin atau menganggur. Logikanya, apabila kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi dengan drastis, tentu anggaran untuk itu pun mesti ditambah-hubungan yang berbanding terbalik.

Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana pemerintah memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Memang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, tersurat pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak keluarga Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar dari kemiskinan.

Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJM 2010-2014 terdapat 11 butir, antara lain penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan berkeadilan. Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan.

Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang terus membaik sebagai akibat krisis finansial global mempunyai pengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Ini terindikasi dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja baru.

Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan makin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.

Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini, apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari kemampuan mereka sendiri.

Jika target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 persen tahun 2010, diperkirakan pertumbuhan lapangan kerja baru akan tercapai lebih dari 2 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja setiap tahun diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar 1,76 persen. Tentu saja peningkatan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan angkatan kerja akan berdampak pada makin menurunnya tingkat pengangguran.

Selama ini tingkat pengangguran menurun karena didukung makin tingginya angkatan kerja yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 7,41 persen.

Demikian pula tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di antaranya di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta menjadi 19,93 juta. Sedangkan di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang dari 11,91 juta menjadi 11,10 juta orang.

Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi, bantuan sosial dan lain-lain. Ini penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2010 yang berada pada kisaran 12-13,5 persen. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1     Kesimpulan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

IV.2     Saran

Untuk menjaga tingkat kemiskinan dan pengangguran pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, yakni salah satunya inflasi harus berkisar antara 4 persen sampai 6 persen. Pemerintah harus menjaga agar nilai tukar rupiah Rp9.700 - Rp10.200 per USD. Dengan kestabilan kondisi ekonomi bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Kemudian strategi pembangunan pemerintah perlu diarahkan untuk penyediaan lapangan kerja yang masih, sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih diatas 8 persen saat ini dapat diatasi secara mendasar dan martabat bangsa bisa benar-benar ditegakkan.